Palu – Unjuk Rasa Mahasiswa Parigi Moutong Soroti Ketimpangan Pencairan Dana Hibah. Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KPMI) Parigi Moutong menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Parimo, Sulawesi Tengah pada Senin pagi, (15/12/2025).
Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terkait dugaan ketidaktepatan dalam penyaluran Dana Hibah mahasiswa yang diperuntukkan bagi pelajar asal Parigi Moutong yang menempuh pendidikan di Provinsi Gorontalo. Koordinator Aksi, Anto, menyatakan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan kelalaian dalam proses verifikasi berkas bantuan dana hibah. Dalam orasinya, Anto menegaskan bahwa pihaknya menuntut agar pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Parigi Moutong, segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai lalai dalam proses verifikasi dana hibah.
Selain itu, massa aksi juga mendesak agar Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong segera melakukan audit terkait aliran dana hibah yang diduga tidak tepat sasaran. Aksi ini direncanakan akan berlanjut menuju kantor bupati dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong. Protes Terhadap Dugaan Manipulasi Data dan Ketidak transparanan Salah satu orator aksi, Amar Mayah, mengungkapkan bahwa polemik terkait dana hibah ini telah menyebabkan perpecahan di kalangan mahasiswa Parigi Moutong yang kuliah di Gorontalo.
Baca Juga : HUT ke-13 Banggai Laut, Gubernur Anwar Hafid Proyeksikan Balut Jadi Poros Maritim Sulteng
Amar menduga adanya campur tangan oknum anggota DPRD yang menyebabkan masalah ini semakin kompleks. Ia menuntut Ketua DPRD Parigi Moutong untuk mengevaluasi anggotanya terkait dugaan manipulasi data dalam penyaluran dana hibah. Amar juga menyoroti kejanggalan dalam proses pencairan dana hibah, di mana organisasi mahasiswa yang baru berdiri pada tahun lalu mendapatkan dana hibah, meskipun proposal mereka baru diajukan setelah APBD Perubahan disahkan pada September lalu. KPMI Parigi Moutong menilai hal ini menunjukkan adanya ketidak tertiban dan ketidak transparanan dalam proses pencairan dana hibah.
Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfred Tongiro, dalam pertemuan dengan perwakilan KPMI Parigi Moutong, menanggapi tuntutan mahasiswa dan berjanji untuk menindaklanjuti isu ini dengan melakukan penelusuran lebih lanjut. Alfred mengungkapkan bahwa proses pencairan dana hibah akan dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan mekanisme yang tepat dan transparan. “Setiap mahasiswa memiliki hak yang sama, dan kami berkomitmen untuk mencari solusi terbaik,” ujar Alfred dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD, Sayutin Budianto, juga mengusulkan agar pemerintah daerah turun tangan untuk memediasi permasalahan ini dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Pemerintah Daerah Siap Menyelesaikan Persoalan Asrama dan Dana Hibah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, memberikan penjelasan bahwa pemerintah daerah akan terus mencari solusi terbaik terkait masalah ini. Zulfinasran menyatakan bahwa anggaran dana hibah mahasiswa tidak mencantumkan nama organisasi penerima, dan bahwa pemerintah daerah tidak ingin mahasiswa Parigi Moutong di Gorontalo kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan asrama.
Zulfinasran juga menegaskan bahwa untuk pembangunan asrama mahasiswa, mahasiswa di Gorontalo diminta untuk mencarikan lokasi yang representatif, karena mereka yang paling mengetahui kondisi lapangan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera mencari solusi, termasuk kemungkinan mediasi dengan pihak terkait. Aksi unjuk rasa ini direncanakan berlangsung hingga Selasa, 16 Desember 2025, dengan tuntutan yang sama agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana hibah mahasiswa, serta memperhatikan kebutuhan asrama bagi mahasiswa Parigi Moutong di Gorontalo. KPMI Parigi Moutong menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan solusi yang memadai dari pemerintah daerah.
